PACITAN – Di balik hijaunya lahan-lahan tembakau yang terbentang di 21 desa di Kabupaten Pacitan, tersimpan harapan baru bagi para pekerja dan petani.
Tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan (Disdagnaker) Pacitan menyiapkan langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Sebanyak Rp2,566 miliar telah dialokasikan dari anggaran daerah. Dari jumlah tersebut, Rp2,246 miliar difokuskan untuk pelatihan keterampilan berbasis unit kompetensi dan kewirausahaan.
Sementara itu, Rp320 juta digunakan untuk program BPJS Ketenagakerjaan, yang ditujukan untuk para buruh tani tembakau, pekerja pabrik rokok yang terkena PHK, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Pelatihan tahun depan akan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat desa,” ungkap Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdagnaker Pacitan, Kamis (14/8/2025).
Ia menyebut pelatihan yang disiapkan meliputi keterampilan menjahit, merakit baja ringan, biofarmaka, pengolahan hasil pertanian, hingga pembuatan pupuk organik dan pakan ternak.
Program ini tidak hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, namun juga mendorong warga agar mampu menciptakan usaha rumahan berbasis keterampilan yang dimiliki.
“Kami ingin peserta tidak hanya lulus pelatihan, tetapi juga membawa pulang peluang. Peluang untuk membuka usaha sendiri, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membangun kemandirian,” tuturnya.
Langkah ini tak hanya soal peningkatan kompetensi, tapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan.
Selain itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola Disdagnaker juga memberikan napas segar bagi kelompok pekerja rentan.
Dalam anggaran induk, program ini akan menjangkau 2.980 penerima manfaat selama enam bulan. Dan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, akan ada tambahan 3.000 penerima manfaat selama tiga bulan ke depan.
Bagi banyak pekerja yang bergantung pada musim panen dan kondisi industri, kehadiran perlindungan sosial semacam ini menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap mereka yang rentan kehilangan penghasilan secara tiba-tiba.
Namun, upaya pemerintah daerah tak berhenti di sana. Disdagnaker juga turut menggandeng masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, yang dinilai merugikan negara dan industri rokok legal.
Warga diimbau waspada terhadap rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau bekas, serta harga yang jauh di bawah pasaran.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari pengawasan. Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tapi juga mengancam keberlangsungan usaha rokok legal, termasuk para pekerjanya,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pacitan tengah merangkai harapan baru bagi para pekerja desa.
Dari pelatihan hingga perlindungan sosial, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa tak ada yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi lokal termasuk mereka yang selama ini bekerja dalam senyap di balik kepulan asap tembakau.
